Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya tahun 2014-2019. Renstra Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya  memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya dalam pelaksanaan tersebut memanfaatkan sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, LAKIP juga dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja SKPD dan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja tahun – tahun berikutnya.