SAMBUTAN INSPEKTUR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat datang di Website Resmi Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya. Website merupakan salah satu sarana/media yang memudahkan dalam pencarian dan penyampaian informasi serta interaksi. Dalam kegiatan pemerintahan, website dapat mempermudah dalam penyampaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program serta kegiatan. Bagi masyarakat, website dapat digunakan sebagai sarana dalam penyampaian aspirasi yang efisien dan sebagai sarana/media pengawasan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Anggaran Dasar Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Inspektur Kabupaten Pidie Jaya

WAKTU SHOLAT

LAPORKAN GRATIFIKASI ONLINE DISINI !!

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

        Gratifikasi atau pemberian hadiah dalam artian luas adalah sebuah hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks budaya Indonesia  pemberian hadiah ini dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Seiring dengan berkembangannya perekonomian dan dinamika hubungan masyarakat dan pemerintah, maka terjadilah perubahan makna pemberian hadiah dari suatu tanda kasih dan persaudaraan menjadi  bisnis “jual beli” antara para pihak tertentu yang memiliki kepentingan dengan birokrat di kalangan Pegawai Negeri yang memiliki kekuasaan dalam proses pelayanan publik. Pihak tertentu yang memiliki kepentingan  menyerahkan hadiah kepada Pegawai Negeri maksud “membeli”, dan Pegawai Negeri  menerima hadiah dengan maksud “menjual”.

BERITA TERKINI

Semua Berita
Berita
  • Sekda Ingatkan 3.214 ASN Pijay tak Terlibat Politik Praktis di Pilpres 2019, Ini Ancaman Sanksinya
  • Besaran Dana DOKA dan Migas Pijay Tahun 2020 Rp 100 M Lebih, Ini Alokasinya
  • Melirik Potensi Pengembangan Garam Geomembran di Pijay
  • Plt Gubernur: Mengacu RPJM, Permintaan Aiyub Abbas Sulit Ditolak
  • Membedah RTH dalam Qanun RT RW Pidie Jaya
  • Mushala Bantuan Pemkab Pijay Mulai Difungsikan Warga Lombok Utara
  • LAPORAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN ITSBAT NIKAH BAGI KORBAN KONFLIK DAN MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019
  • PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LHP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH SE PROVINSI T.A 2018

DASAR HUKUM

Dasar – Dasar Hukum

Kode Etik dan Standar Hukum

1.Mengembangkan dan meng-update audit universe serta penyusunan Rencana Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko

2.Kewajiban pimpinan APIP untuk menyusun Piagam Audit Intern (Audit Charter).

3.Perencanaan penugasan audit intern wajib memasukkan penilaian internal control dan langkah kerja untuk mendeteksi fraud.

4.Sifat kerja audit intern berupa Tata Kelola Sektor Publik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern secara terintegrasi bukan terpisah.

5.Untuk menunjang kompetensi dan profesionalisme diwajibkan  mengikuti sertifikasi di bidang pengawasan intern pemerintah bagi SDM APIP yang melakukan penugasan audit intern

6.Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan audit intern  bahwa kegiatan audit intern “dilaksanakan sesuai dengan standar”.

7.Koordinasi  perencanaan dan pemanfaatan hasil pengawasan dengan eksternal auditor (BPK)

8.Hubungan standar audit ini dengan kebijakan APIP yaitu Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern agar sesuai dengan standar ini

LINK TERKAIT